Danramil 1009-06/Kintap Kapten Inf. Yusuf Tandi, Hadir dalam musyawarah Mediasi Sengketa Lahan antara warga Desa Salaman & Pihak HRB

Pada Kamis 14 Peb 2019 pkl 13.30 s.d 17.30 wt bertempat di ruang rapat Kantor Kec. Kintap telah dilaksanakan mediasi/musyawara sehubungan dgn adanya sengketa tanah/lahan antara pok masy Ds. Salaman (bpk Mahrun Cs) dgn pihak PT Hutan Rindang Banua (HRB) selaku pemegang HPH tanaman Industri berdasarkn SK Menhut No. 196/Kpts-II/1998, tgl 27 Peb 1998 dgn luas 1.256 Ha

Mediasi tsb dilaks krn menurut laporan PT HRB bhw sejak maret 2018, lahan konsesi PT HRB telah dikuasai oleh pok masy dibawah pimpinan bpk Mahrun dkk penduduk Ds. Salaman, dan telah diadakan langka persuasif sampai penyampaian surat somasi namun blm bs terselesaikan sehingga PT HRB mengajukan permohonan ke pihak MuslikanKec. Kintao utk dimediasi.

Hadir dlm Mediasi tsb adalah
1. Camat Kintap
2. Danramil 1009-06/Ktp beserta Babinsa Ds. Salaman
3. Kapolsek Kintap beserta Babinkamtibmas Ds. Salaman.
4. Perwakilan Dinas Kehutanan Prov Kalsel (bpk Ahmad Rafiq)
5. Kades Salaman beserta perangkat Desa
6. Managemen PT HRB (bpk Yayan) beserta Staf
7. Pok masy bpk Mahrun beserta kawan,s 10 org

Adapun susunan acara sbb.
1. Pembukaan
2. Sambutan Camat Kintap
3. Sesi mediasi dgn memberikan kesempatan kpd kedua belah pihak utk menyampaikan hal,s yg disengketakan.

a. PT HRB selaku pemegang Hak
Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
menawarkan bbrapa poin. kemitraan dengan
masy sehingga bisa terjalin kerjasama
yg saling m’untungkan antara lain
– Jasa kerja. yaitu masy terlibat langsung
dlm pekerjaanpenanaman s.d panen
dgn sistim upah kerja diberikan sesuai
market list yg berlaku
– Jasa proteksi area yaitu masy diperkerja kan sebagai keamanan di bahaya kebakaran hutan
– Jasa Produksi yaitu jasa yg diberikan kpd
masy paska panen sebesar Rp. 5.000
per MT terhadap lahan 800 Ha yg dikuasai oleh masy.

b. Pihak bpk Mahrun Cs. menjelaskan bhw
terjadinya sengketa ini karena adanya
perjanjian kerjasama dgn pihak PT MHB
(pengelola pertama) sebelum beralih kpd
PT HRB namun kerjasama tersebut tidak pernah terealisasi oleh karenanya pok masyarakat juga menawarkan bentuk kerjasama yg sesuai aturan kementrian kehutanan yaitu masy tetap mengelolah area tersebut dengan sistim bagi hasil
yaitu 80% utk masyarakat dan 20 % utk pemerintah

Dan melalui perundingan yg alot maka kedua bela pihak sepakat melaks kerjasama melalui kemitraan dlm bentuk. “Jasa produksi” yaitu jasa paska panen yg diberikan kpd masy sebesar 5.000 per MT ( 5 rb/pohon x 1.000 pohon/Ha) utk lokasi yg dukuasai masy seluas 8 Ha.

Kesepakatan kerjasama kemitraan tsb akan dituangkan dlm bentuk Nota Kesepakatan kersama yg disahkan oleh Notaris sehingga secara hukum dpt dipertanggung jawabkan.

Acara mediasi selesai pd pukul 17.30 wt dan dpt berjalan dgn aman tertib dan lancar,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *